Pusat Informasi & Layanan Darurat Kota Palembang
Panggilan darurat terpadu cepat respon dan akses langsung regulasi resmi JDIH Kota Palembang tanpa harus membuka situs eksternal.
Panggilan Darurat & Pelayanan Umum
Produk Hukum JDIH Kota Palembang
Klik kartu untuk membaca naskah peraturan, nomor urut resmi berurutan, unduh berkas PDF, dan bagikan.
Pembentukan Tim Satuan Tugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Palembang Siaga 112
Pengesahan unit pelaksana teknis operasional 24 jam penanganan insiden darurat terpadu melibatkan Dinas Kesehatan, Damkar, Satpol PP, BPBD, dan kepolisian.
Penetapan Lokasi dan Standar Pelayanan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Terpadu (Nomor 4374/KPTS/DLHK/2026)
Penetapan titik koordinat lokasi TPS resmi di 18 kecamatan guna mencegah timbulan sampah liar dan pemeliharaan estetika kota. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Genangan Air dan Normalisasi Saluran Terpadu (Nomor 4373/KPTS/PUPR/2026)
Pengesahan tim tanggap reaksi cepat pembersihan sedimentasi lumpur sungai dan saluran primer Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Standar Biaya Masukan dan Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Nomor 4372/KPTS/BPKAD/2026)
Penetapan alokasi besaran honorarium dan operasional pengurus RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Titik Lokasi Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) (Nomor 4371/KPTS/Perkimtan/2026)
Daftar ruas jalan lingkungan dan jalan protokol prioritas pemasangan lampu penerangan LED hemat energi. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Jalur Angkutan Feeder Terintegrasi Stasiun LRT Sumatera Selatan (Nomor 4370/KPTS/Dishub/2026)
Pengaturan rute trayek, armada, dan titik pemberhentian angkutan pengumpan massal bagi warga Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Tim Pengawasan Ketertiban Umum dan Penertiban Bangunan Liar di Garis Sempadan Sungai (Nomor 4369/KPTS/SatpolPP/2026)
Instruksi penegakan Perda ketertiban umum dan sterilisasi bantaran anak sungai Musi dari bangunan liar. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Nomor 4368/KPTS/Perkimtan/2026)
Daftar nama warga penerima bantuan rehabilitasi atap, lantai, dan dinding rumah tidak layak huni. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas Siaga Layanan Darurat 24 Jam (Nomor 4367/KPTS/Dinkes/2026)
Penetapan fasilitas kesehatan tingkat pertama siaga 24 jam dengan ketersediaan ambulans dan dokter jaga. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! dan Satu Data Kota Palembang (Nomor 4366/KPTS/Diskominfo/2026)
Penunjukan pejabat penghubung dan admin pengelola aspirasi warga di setiap OPD teknis Pemerintah Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Lokasi Sentra Kuliner dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Palembang (Nomor 4365/KPTS/Disdag/2026)
Penyediaan zona resmi berjualan bagi pedagang kecil guna menjaga kelancaran lalu lintas dan kebersihan trotoar. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Tim Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem, Angin Kencang, dan Pohon Tumbang (Nomor 4364/KPTS/BPBD/2026)
Kesiapsiagaan personil dan peralatan pemangkasan pohon rimbun membahayakan pengguna jalan raya. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Alokasi Hibah dan Bantuan Rumah Ibadah serta Lembaga Keagamaan Kota Palembang (Nomor 4363/KPTS/Kesra/2026)
Pemberian dana bantuan perbaikan masjid, musholla, gereja, pura, dan vihara di wilayah Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Lokasi dan Standar Pelayanan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Terpadu (Nomor 4362/KPTS/DLHK/2026)
Penetapan titik koordinat lokasi TPS resmi di 18 kecamatan guna mencegah timbulan sampah liar dan pemeliharaan estetika kota. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Genangan Air dan Normalisasi Saluran Terpadu (Nomor 4361/KPTS/PUPR/2026)
Pengesahan tim tanggap reaksi cepat pembersihan sedimentasi lumpur sungai dan saluran primer Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Standar Biaya Masukan dan Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Nomor 4360/KPTS/BPKAD/2026)
Penetapan alokasi besaran honorarium dan operasional pengurus RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Titik Lokasi Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) (Nomor 4359/KPTS/Perkimtan/2026)
Daftar ruas jalan lingkungan dan jalan protokol prioritas pemasangan lampu penerangan LED hemat energi. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Jalur Angkutan Feeder Terintegrasi Stasiun LRT Sumatera Selatan (Nomor 4358/KPTS/Dishub/2026)
Pengaturan rute trayek, armada, dan titik pemberhentian angkutan pengumpan massal bagi warga Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Tim Pengawasan Ketertiban Umum dan Penertiban Bangunan Liar di Garis Sempadan Sungai (Nomor 4357/KPTS/SatpolPP/2026)
Instruksi penegakan Perda ketertiban umum dan sterilisasi bantaran anak sungai Musi dari bangunan liar. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Nomor 4356/KPTS/Perkimtan/2026)
Daftar nama warga penerima bantuan rehabilitasi atap, lantai, dan dinding rumah tidak layak huni. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas Siaga Layanan Darurat 24 Jam (Nomor 4355/KPTS/Dinkes/2026)
Penetapan fasilitas kesehatan tingkat pertama siaga 24 jam dengan ketersediaan ambulans dan dokter jaga. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! dan Satu Data Kota Palembang (Nomor 4354/KPTS/Diskominfo/2026)
Penunjukan pejabat penghubung dan admin pengelola aspirasi warga di setiap OPD teknis Pemerintah Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Lokasi Sentra Kuliner dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Palembang (Nomor 4353/KPTS/Disdag/2026)
Penyediaan zona resmi berjualan bagi pedagang kecil guna menjaga kelancaran lalu lintas dan kebersihan trotoar. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Tim Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem, Angin Kencang, dan Pohon Tumbang (Nomor 4352/KPTS/BPBD/2026)
Kesiapsiagaan personil dan peralatan pemangkasan pohon rimbun membahayakan pengguna jalan raya. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Alokasi Hibah dan Bantuan Rumah Ibadah serta Lembaga Keagamaan Kota Palembang (Nomor 4351/KPTS/Kesra/2026)
Pemberian dana bantuan perbaikan masjid, musholla, gereja, pura, dan vihara di wilayah Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Lokasi dan Standar Pelayanan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Terpadu (Nomor 4350/KPTS/DLHK/2026)
Penetapan titik koordinat lokasi TPS resmi di 18 kecamatan guna mencegah timbulan sampah liar dan pemeliharaan estetika kota. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Genangan Air dan Normalisasi Saluran Terpadu (Nomor 4349/KPTS/PUPR/2026)
Pengesahan tim tanggap reaksi cepat pembersihan sedimentasi lumpur sungai dan saluran primer Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Standar Biaya Masukan dan Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Nomor 4348/KPTS/BPKAD/2026)
Penetapan alokasi besaran honorarium dan operasional pengurus RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Titik Lokasi Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) (Nomor 4347/KPTS/Perkimtan/2026)
Daftar ruas jalan lingkungan dan jalan protokol prioritas pemasangan lampu penerangan LED hemat energi. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Jalur Angkutan Feeder Terintegrasi Stasiun LRT Sumatera Selatan (Nomor 4346/KPTS/Dishub/2026)
Pengaturan rute trayek, armada, dan titik pemberhentian angkutan pengumpan massal bagi warga Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Tim Pengawasan Ketertiban Umum dan Penertiban Bangunan Liar di Garis Sempadan Sungai (Nomor 4345/KPTS/SatpolPP/2026)
Instruksi penegakan Perda ketertiban umum dan sterilisasi bantaran anak sungai Musi dari bangunan liar. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Nomor 4344/KPTS/Perkimtan/2026)
Daftar nama warga penerima bantuan rehabilitasi atap, lantai, dan dinding rumah tidak layak huni. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas Siaga Layanan Darurat 24 Jam (Nomor 4343/KPTS/Dinkes/2026)
Penetapan fasilitas kesehatan tingkat pertama siaga 24 jam dengan ketersediaan ambulans dan dokter jaga. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! dan Satu Data Kota Palembang (Nomor 4342/KPTS/Diskominfo/2026)
Penunjukan pejabat penghubung dan admin pengelola aspirasi warga di setiap OPD teknis Pemerintah Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Lokasi Sentra Kuliner dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Palembang (Nomor 4341/KPTS/Disdag/2026)
Penyediaan zona resmi berjualan bagi pedagang kecil guna menjaga kelancaran lalu lintas dan kebersihan trotoar. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Tim Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem, Angin Kencang, dan Pohon Tumbang (Nomor 4340/KPTS/BPBD/2026)
Kesiapsiagaan personil dan peralatan pemangkasan pohon rimbun membahayakan pengguna jalan raya. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Alokasi Hibah dan Bantuan Rumah Ibadah serta Lembaga Keagamaan Kota Palembang (Nomor 4339/KPTS/Kesra/2026)
Pemberian dana bantuan perbaikan masjid, musholla, gereja, pura, dan vihara di wilayah Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Lokasi dan Standar Pelayanan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Terpadu (Nomor 4338/KPTS/DLHK/2026)
Penetapan titik koordinat lokasi TPS resmi di 18 kecamatan guna mencegah timbulan sampah liar dan pemeliharaan estetika kota. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Genangan Air dan Normalisasi Saluran Terpadu (Nomor 4337/KPTS/PUPR/2026)
Pengesahan tim tanggap reaksi cepat pembersihan sedimentasi lumpur sungai dan saluran primer Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Standar Biaya Masukan dan Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Nomor 4336/KPTS/BPKAD/2026)
Penetapan alokasi besaran honorarium dan operasional pengurus RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Titik Lokasi Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) (Nomor 4335/KPTS/Perkimtan/2026)
Daftar ruas jalan lingkungan dan jalan protokol prioritas pemasangan lampu penerangan LED hemat energi. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Jalur Angkutan Feeder Terintegrasi Stasiun LRT Sumatera Selatan (Nomor 4334/KPTS/Dishub/2026)
Pengaturan rute trayek, armada, dan titik pemberhentian angkutan pengumpan massal bagi warga Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Tim Pengawasan Ketertiban Umum dan Penertiban Bangunan Liar di Garis Sempadan Sungai (Nomor 4333/KPTS/SatpolPP/2026)
Instruksi penegakan Perda ketertiban umum dan sterilisasi bantaran anak sungai Musi dari bangunan liar. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Nomor 4332/KPTS/Perkimtan/2026)
Daftar nama warga penerima bantuan rehabilitasi atap, lantai, dan dinding rumah tidak layak huni. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas Siaga Layanan Darurat 24 Jam (Nomor 4331/KPTS/Dinkes/2026)
Penetapan fasilitas kesehatan tingkat pertama siaga 24 jam dengan ketersediaan ambulans dan dokter jaga. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! dan Satu Data Kota Palembang (Nomor 4330/KPTS/Diskominfo/2026)
Penunjukan pejabat penghubung dan admin pengelola aspirasi warga di setiap OPD teknis Pemerintah Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Lokasi Sentra Kuliner dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Palembang (Nomor 4329/KPTS/Disdag/2026)
Penyediaan zona resmi berjualan bagi pedagang kecil guna menjaga kelancaran lalu lintas dan kebersihan trotoar. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Tim Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem, Angin Kencang, dan Pohon Tumbang (Nomor 4328/KPTS/BPBD/2026)
Kesiapsiagaan personil dan peralatan pemangkasan pohon rimbun membahayakan pengguna jalan raya. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Alokasi Hibah dan Bantuan Rumah Ibadah serta Lembaga Keagamaan Kota Palembang (Nomor 4327/KPTS/Kesra/2026)
Pemberian dana bantuan perbaikan masjid, musholla, gereja, pura, dan vihara di wilayah Kota Palembang. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penetapan Lokasi dan Standar Pelayanan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Terpadu (Nomor 4326/KPTS/DLHK/2026)
Penetapan titik koordinat lokasi TPS resmi di 18 kecamatan guna mencegah timbulan sampah liar dan pemeliharaan estetika kota. Ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk mempercepat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Tentang Aplikasi Ruang Aspirasi
Pelajari visi misi, independensi netral politik, akuntabilitas akun pengguna, ketentuan pelaporan, dan pengembang All Solution di halaman khusus.